RSS

PERLUKAH “BERPENDIDIKAN SEKOLAH TEOLOGI BAPTIS “ DALAM PERSYARATAN SEORANG PEJABAT GEREJA BAPTIS? (Bagian 2)

Sebagai salah seorang dari generasi ini, saya memahami pertimbangan-pertimbangan dari peraturan ini dibuat dimasa lalu. Saya menghargai upaya mereka mempertahankannya di lingkungan Gabungan Gereja Baptis Indonesia (GGBI).  Saya menghargai semua tokoh Baptis baik yang masih hidup maupun yang sudah menjadi saksi kita di awan-awan (Ibrani 12:1), yaitu mereka semua yang telah berjerih lelah dengan penuh dedikasi mengawal GGBI hingga saat kami mengambil alih tongkat estafet ini. Upaya mereka telah terbukti berhasil. Namun sebagai seseorang yang telah dididik dan dibesarkan dengan semangat mereka, dan yang pada hari ini berperan dalam pelayanan dan mencoba berkontribusi pada perkembangan Baptis Indonesia sekarang dan masa depan, saya mengajak umat Baptis memikirkan ulang persyaratan ini. Pemikiran ulang yang didasarkan pada semangat yang sama dari pendahulu kita untuk melayani Kristus di lingkungan GGBI dan semangat untuk berusaha mencari dan mengupayakan yang terbaik bagiNya. Semangat yang sama untuk menjaga dan mengawal GGBI bukan hanya untuk generasi ini melainkan juga untuk generasi mendatang.

Dari tulisan saya yang lalu, kita tahu bahwa dasar peraturan “berpendidikan sekolah teologi Baptis” adalah terkait erat dengan persoalan di dalam organisasi GGBI (STII vs STBI). Dari ulasan yang saya berikan jelas sekali bahwa konteks aturan itu sudah berubah, sehingga aturan tersebut terbukti membingungkan dalam pelaksanaannya, sudah tidak lagi relevan dan tidak sesuai dengan tradisi Baptis. Namun mengubah peraturan tanpa sebuah pertimbangan yang bijak mengandung risiko fatal dan tidak disarankan. Saran saya, marilah kita melakukan perubahan yang bijaksana dan tuntas.

Perubahan yang bijaksana dalam pengertian bahwa perubahan ini memerlukan dasar-dasar yang obyektif dan bukan subyektif atau situasional. Dasar obyektivitasnya, ini adalah peraturan organisasi bukan bersifat doktrin atau keyakinan, dan karena itu pertimbangannya hanyalah bersifat organisatoris. Akibatnya, prioritasnya secara obyektif tidaklah merupakan utama atau sentimennya bukanlah yang tersensitif.

Menurut saya, semua pertimbangan yang bersifat organisatoris harus selalu berorientasi ke masa yang akan datang atau untuk kepentingan yang akan datang. Pertimbangan masa lalu diperhatikan, namun kita tidak seharusnya memutuskan sesuatu untuk masa depan hanya karena pertimbangan masa lalu. Masa lalu ada untuk kita belajar agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Masa lalu tidak boleh mendikte generasi kita dan generasi masa depan, seakan-akan nasib kita sudah ditakdirkan demikian. Dalam kasus ini, karena peraturan tersebut memiliki latar belakang, yang kebetulan latar belakang tersebut telah berubah, maka tidak seharusnya hal tersebut terus berlaku hingga sekarang bahkan hingga masa depan.

Perubahan peraturan ini harus bersifat tuntas artinya tidak multitafsir atau tidak memungkinkan salah paham. Pilihan dari sebuah peraturan seharusnya sesederhana mungkin yaitu “tidak boleh” dan “boleh”. Jangan sampai sebuah peraturan dikatakan “tidak boleh” tetapi dalam praktiknya “diperboleh” atau sebaliknya, dikatakan “boleh” namun ternyata ditafsirkan “tidak bisa dilakukan”.

Tuntas juga dalam pengertian bahwa peraturan ini harus dapat mencakup jangka waktu yang relatif lama. Bila peraturan dibuat berdasarkan sebuah obyektivitas bukan subyektivitas ataupun situasional, maka akan menghasilkan peraturan yang dapat bersifat tuntas, sekali dan selama mungkin (bukan selamanya, hanya Alkitab dan kebenaran Tuhan yang bisa selamanya).

Dengan semua argumentasi di atas, adalah logis bila kita tidak meneruskan peraturan itu. Namun apakah berarti kita membebaskan mereka dari persyaratan itu? Tidak. Mengingat pengalaman pelayanan selama ini serta memperhatikan kehidupan sebagai orang percaya bagi satu bangsa dan negara Indonesia, serta mengingat akan panggilan Tuhan yang lebih luas dari sekadar kepentingan organisasi GGBI maka seharusnya kita bisa berkata, “Menerima semua lulusan sekolah teologi yang diakui negara.”

Hidup dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus di Indonesia, dapat dibuktikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah keterbukaan kita terhadap penerimaan hamba-hamba Tuhan lulusan dari sekolah-sekolah non-Baptis. Hal ini telah dilakukan kelompok-kelompok non-Baptis di masa lalu ataupun sekarang terhadap lulusan sekolah-sekolah Baptis kita. Adakah alasan yang lebih baik dari alasan mereka untuk mengapa kita hari ini masih bertahan dengan sikap kita yang tertutup bagi mereka yang lulusan sekolah non-Baptis? Bukankah konteks kita hari sudah jauh berbeda dari dahulu kala?

Apakah itu berarti mereka dapat bebas masuk ke lingkungan gereja Baptis? Jawabnya adalah tidak! Tentulah harus diatur proses masuknya si calon tersebut. Namun apa pun peraturan itu, haruslah seketat mungkin tetapi pasti  atau jelas.  Saya harus katakan seketat mungkin karena pintu masuknya adalah keyakinan Baptis. Pintu keyakinan adalah sebuah pintu yang sempit seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus, karena pintu ini memiliki konsekuensi yang tidak mudah dan juga serius.

Semua orang yang mau menjadi hamba Tuhan di gereja Baptis haruslah menjadi orang Baptis terlebih dahulu. Dalam buku Pedoman Pelayanan Pejabat Gereja Baptis Indonesia pernah ditulis, sebelum seseorang ditahbiskan haruslah dia terlebih dahulu melayani di gereja Baptis sekurang – kurangnya 5 tahun. Kalau dia telah melayani sekurang – kurangnya 5 tahun, maka si calon tersebut menjadi orang Baptis, setidaknya harus jauh lebih lama dari itu. Selama waktu itulah keyakinannya sebagai orang Baptis dilihat dan dibuktikan. Seseorang menjadi Baptis adalah karena keyakinannya yang dihidupi bukan karena pendidikannya.

Ketika seseorang meyakini, mengakui, menghidupi keyakinan Baptis – maka dia adalah orang Baptis. Menyakini  dalam pengertian bahwa  seseorang itu telah meyakini keyakinan – keyakinan Baptis lebih dulu sebelum dia masuk dalam pelayanan Baptis. Keyakinan tidak bisa menjadi alasan dia menjadi pelayan Baptis. Keyakinan harus menjadi dasar sebagai orang Baptis dan dasar menjadi pelayan Baptis.

Ketika seorang berkeyakinan Baptis, tidaklah berarti dia orang Baptis. Pengakuan sebagai orang Baptis adalah tradisi kita. Pengakuan adalah bagian dari identifikasi sebagai anggota sebuah gereja Baptis setempat. Pengakuan ini merupakan konsekuensi atas keyakinannya. Harus selalu benar demikian, tidak bisa sebaliknya. Karena ketika seseorang mengaku di depan sidang dan sidang jemaat mengonfirmasi pengakuannya, maka sejak itu dia adalah orang Baptis dan selamanya Baptis.

Mengakui diri sebagai seorang Baptis di depan jemaat dan harus menerima konfirmasi dari sidang jemaat bukanlah syarat yang mudah. Karena bisa jadi hal ini berbuntut pada pembaptisan ulang, meskipun tidak selalu demikian. Karena dia orang Baptis, maka logis bila dia layak menjadi pelayan Baptis, meskipun dia lulusan dari sekolah non-Baptis.

Kata “pasti” dalam pengertian tidak multi tafsir. Kepastian menghilangkan subyektivitas dan memenuhi semua obyektivitas. Manakala seseorang sudah menjadi orang Baptis dan memenuhi syarat – syarat calon pejabat gereja Baptis lainnya, maka orang tersebut tidak boleh lagi dipermasalahkan asal sekolahnya. Karena dia adalah orang baptis. Dia orang Baptis karena keyakinannya.

Dapat saja peraturan menambahkan persyaratan tertentu, misalnya pendidikan matrikulasi bagi mereka ketika dipersiapkan memasuki pelayanan di lingkungan gereja Baptis. Namun seharusnya kegiatan matrikulasi bukanlah sebuah pelabelan bahwa dia lulusan non-Baptis.

Menurut saya semua calon hamba Tuhan di lingkungan Baptis harusnya mengikuti program matrikulasi untuk mempersiapkan mereka sebelum memasuki pelayanan penuh waktu yang menuntut komitmen seumur hidup, baik kepada gereja dan Tuhan.

Jadi,  perlukah berpendidikan sekolah teologi Baptis dalam persyaratan seorang pejabat gereja Baptis? Jawab saya, tidak lagi perlu. Yang perlu adalah sebuah aturan baru yang memungkin kita mendapatkan hamba – hamba Tuhan yang berkeyakinan Baptis meskipun mereka bukan lulusan sekolah teologi Baptis.

Catatan:

Semua perintis “Proyek Bukit Barisan Berseri” telah mengikuti program matrikulasi. Proyek Bukit Barisan Berseri telah melaksanakan tiga kali matrikulasi (dua kali bekerja sama dengan STBI Semarang dan yang terakhir dengan STTB Medan). Beberapa dari mereka karena keyakinannya yang berbeda, harus dibaptis ulang. Selalu ditekankan, bahwa mereka menjadi orang Baptis bukan karena menjadi pekerja perintis Proyek Bukit Barisan Berseri. Jadi orang Baptis now and forever (sekarang dan selamanya)

*) Penulis adalah Andreas Andoko, Sekretaris Komisi C

(Asas Kepercayaan Baptis Kongres GGBI VII Cisarua, 2000)

dan Direktur RS Imanuel, Lampung





Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.