Munas II GGBI |Musyawarah Komisi II (Laporan Pertanggungjawaban BPN GGBI)

Musyawarah komisi II (Rabu, 9/3/16) berlanjut di pukul 08.30 tepat. Musyawarah dimoderatori Pdt. Yusuf Widodo, wakil ketua BAMUSNAS dibantu Agnes Chentie L, sebagai sekretaris.

Pdt. Yusuf memberi kesempatan peserta untuk menyampaikan pertanyaan, koreksi dan usulan sehubungan dengan laporan pertanggunjawaban BPN (Badan Pengurus Nasional) GGBI (Gabungan Gereja Baptis Indonesia) yang tertulis di Buku Materi Munas (Musyawarah Nasional) II GGBI Komisi I dan II dalam beberapa termin.

Di setiap termin pertanyaan, beberapa peserta tampak kritis menanggapi serentetan laporan Departemen GGBI. Bukan sekadar koreksi atau pertanyaan tidak paham, sebagian peserta justru mengajukan usul bahkan aduan.
Seperti yang diungkapkan Pdt. Jacob Hardiarto, Gembala Sidang GBI Golgota Kroya, berharap Departemen PI lebih memperhatikan gereja-gereja di Badan Pengurus Daerah (BPD) Banyumas, khususnya saat sosialisasi PI.

“Saya ingin ketika ada kunjungan sosialisasi program, ketua Departemen PI dapat hadir, tidak saat emergency saja. Mungkin beberapa orang menggolongkan (BPD) Banyumas sebagai IDT (Inpres Desa Tertinggal), tapi saya merasa diberkati kok sebagai hamba Tuhan di Kroya, ” tandasnya.

Agung Setiawan, utusan dari GBI Kedungmundu Semarang mengimbuhkan, penting bagi Departemen PI menjaga kemitraan dengan utusan Injil yang menggembalakan atau merintis gereja-gereja di luar Pulau Jawa.

Pun saat memasuki termin pertanyaan dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban Departemen Kependetaan, Pdm. Sugih Purnomo, Gembala Sidang GBI Cilandak, BPD DKI Jaya Banten, menanyakan adanya keganjilan di salah satu BPD (yang tidak disebut namanya). Ia menyayangkan ada beberapa gereja tersebut memberlakukan sistem “pendeta kontrak” , di mana pendeta “dipekerjakan” seperti outsourching yang masa pelayanannya ditentukan dalam kurun waktu tertentu.

Menjawab aduan tersebut, Ketua Departemen Kependetaan Pdt. Stefanus Ngatimin mengusulkan adanya diskusi lebih lanjut, mengingat gereja-gereja Baptis Indonesia memang memiliki hak otonomi.

“Bapak, Ibu, Saudara bisa memberikan informasi . Mungkin kami bisa melakukan dialog dan memberikan masukan. Selanjutnya kita bisa membicarakan dalam forum kependetaan. Bisa kita diskusikan,” paparnya.

Sebagian peserta mempertanyakan program-program BPN yang tidak berjalan, khususnya yang berkaitan dengan program PI dan pendidikan (mayoritas program tentang pendidikan musik gereja dan ibadah).

Seperti yang ditanyakan Arsendi, utusan GBI Batu Zaman, Bandung, ia mengamati ada beberapa program yang menurutnya tidak menyedot banyak dana, namun tidak terealisasi.

Contoh lain , buku Pedoman Pejabat Gereja yang sampai saat ini belum selesai. Pdt. Ngatimin berharap umat dapat menanti penyempurnaan dan pengesahan hingga MUNAS III GGBI mendatang, sementara menggunakan buku yang ada sekarang. Juga distribusi kartu kependetaan, pihaknya meminta kesabaran para pendeta untuk menunggu hingga Musyawarah Koordinasi Nasional bulan April 2016.

Saat mengakhiri sesi laporan pertanggungjawaban, Pdt. Yusuf meminta kesepakatan peserta untuk menyetujui laporan-laporan yang ada, dengan berbagai catatan, mengingat ada bagian laporan yang tidak lengkap dan beberapa program yang belum berjalan. Acara dilanjut ke sesi musyawarah RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) setelah dipastikan tidak ada interupsi dari peserta.

Penulis: Andry Wahyu Pertiwi

Editor: Prisetyadi Teguh Wibowo

Leave a comment

Your email address will not be published.

*